KabarIndonesia.id — Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan bangsa, di antaranya terkait hilirisasi industri.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pertemuannya bersama sejumlah pemimpin redaksi media nasional yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (10/08).
“Ke depan saya kira bukan tentang siapa presidennya, yang paling penting menurut saya sanggup enggak (untuk) konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai ini, berani enggak, ini butuh keberanian,” ucap Presiden dalam pertemuan.
Presiden menilai bahwa keberanian dan konsistensi tersebut diperlukan karena tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh Indonesia ke depannya akan makin meningkat.
“Nanti butuh yang ke depan—karena tekanan-tekanannya menurut saya makin berat—nyali, keberanian. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi itu saja sudah karena butuh daya tahan, butuh endurance,” ucapnya.
Kepala Negara juga menyebut bahwa kebijakan berani yang dilakukan oleh Indonesia seperti hilirisasi industri nantinya akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Presiden juga menyebut tantangan tersebut dapat berdampak terhadap ekonomi nasional sehingga diperlukan konsistensi untuk mempertahankan kebijakan yang telah ada.
Presiden memberi contoh saat Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memenangkan gugatan Uni Eropa soal keputusan Indonesia menyetop ekspor bijih nikel. “Kita enggak akan berhenti meskipun digugat,” tandasnya.
Lebih lanjut Presiden meyakini bahwa jika Indonesia bisa konsisten mempertahankan hilirisasi industri dalam beberapa tahun ke depan, maka Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Hitungan saya, kalau kita konsisten terus seperti ini dalam kurun 15 tahun, tolong dihitung income per capita kita akan naik berapa. Saya yakin di atas USD10.000. Artinya sudah masuk ke (kategori) negara maju karena income per capita untuk negara maju kan biasanya di atas USD11.000,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
