KabarIndonesia.id — Pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global, termasuk volatilitas harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga akhir Februari 2026 kinerja pendapatan negara menunjukkan tren positif.
Dalam pemaparan APBN KiTa, ia mengungkapkan bahwa penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang kuat seiring meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp245,1 triliun. Secara khusus, pemerintah mencatat signifikan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang meningkat hingga 97 persen.
“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus,” ujar Suahasil dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/3/2026).
Empat sektor utama masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak, yakni industri pengolahan, perdagangan, sektor keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Seperempat sektor tersebut menyumbang sekitar 74 persen dari total penerimaan pajak nasional.
Seiring dengan kuatnya pendapatan negara, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.
Hingga akhir Februari, belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun, meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu program yang mendorong peningkatan belanja tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima manfaat, terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta penerima nonsiswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Total anggaran yang telah terserap untuk program tersebut mencapai Rp44 triliun.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga melaporkan perkembangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara.
Hingga 10 Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi sebesar Rp55 triliun untuk ASN, TNI, dan Polri.
“Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang dipengaruhi oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Harga minyak sempat menembus di atas US$100 per barel , namun pergerakannya masih sangat fluktuatif.
Suahasil menegaskan bahwa APBN akan berfungsi sebagai shock absorber atau peredam gejolak melalui skema subsidi dan pembaruan energi , sehingga dampaknya terhadap harga energi global tidak langsung membebani masyarakat.
Selain isu energi, pemerintah juga mencatat peningkatan penindakan terhadap rokok ilegal di sektor kepabeanan. Frekuensi penindakan meningkat dari 1.993 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 2.872 penindakan pada tahun 2026, dengan jumlah rokok ilegal yang disita mencapai 369 juta batang, naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga saat ini telah mencapai Rp147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang terkena bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Untuk membantu pemulihan daerah tersebut, pemerintah menyiapkan dana tambahan sebesar Rp10,65 triliun yang akan disalurkan secara bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penguatan fiskal dan perlindungan ekonomi masyarakat di tengah-tengah perekonomian global.
