KabarIndonesia.id — Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya meninggalkan luka bagi warga, tetapi juga merusak transportasi. Pemerintah pusat pun bergerak cepat, melalui Kementerian Perhubungan memastikan pemulihan jalur kereta api dan keselamatan transportasi darat menjadi prioritas utama pascabencana.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, infrastruktur transportasi udara dan laut di Aceh relatif aman dan tetap beroperasi normal. Namun kerusakan signifikan justru terjadi pada sektor transportasi darat, khususnya jalur perkeretaapian yang terdampak langsung terjangan banjir dan luapan udara.
“Bandara dan pelabuhan relatif aman. Tantangan utama justru ada pada jalur kereta api dan sarana keselamatan transportasi darat, seperti penerangan jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lainnya,” ujar Menhub dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Menhub menjelaskan, kerusakan jalur kereta api di beberapa titik tergolong berat karena sebagian lintasan tersapu arus udara. Saat ini, Kementerian Perhubungan masih melakukan survei teknis untuk menghitung kebutuhan anggaran pemulihan secara menyeluruh.
“Kami sedang menghitung ulang kebutuhan dana. Jalur kereta api terdampak cukup parah dan kemungkinan dibutuhkan hingga enam pengadaan baru untuk mendukung pemulihan layanan perkeretaapian,” jelasnya.
Menurut Dudy, langkah tersebut dilakukan agar proses pemulihan tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu mengembalikan fungsi kereta api secara aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
Selain perkeretaapian, Kemenhub juga menyiapkan anggaran untuk peningkatan keselamatan jalan nasional. Perbaikan fokus mencakup penerangan jalan dan fasilitas keselamatan lainnya yang rusak akibat bencana, dan akan dilakukan setelah akses jalan nasional kembali terbuka sepenuhnya.
“Begitu jalan nasional terbuka, kami akan langsung melakukan perbaikan penerangan jalan dan fasilitas keselamatan. Ini penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan mobilitas masyarakat kembali aman,” tegas Menhub.
Kementerian Perhubungan juga membuka ruang koordinasi intensif dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya, memastikan seluruh kebutuhan transportasi—baik darat, laut, maupun udara, dapat ditangani secara cepat dan terintegrasi.
“Jika ada kebutuhan terkait kapal, penerbangan, atau moda transportasi lainnya, silakan disampaikan. Kementerian Perhubungan siap membantu semaksimal mungkin,” tutupnya.
Melalui pemulihan bertahap sektor transportasi ini, pemerintah berharap aktivitas sosial dan roda ekonomi masyarakat Aceh dapat kembali berdenyut, seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
