KabarIndonesia.id — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan usulan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk tahun anggaran 2026, guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan pelaksanaan program bantuan pangan serta stabilisasi harga berjalan lebih terencana.
“Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan di tahun 2026 sebesar Rp79,4 miliar,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan pentingnya perencanaan anggaran sejak awal tahun agar program tidak lagi dijalankan secara reaktif. Usulan ini disampaikan Bapanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (10/7).
Selama ini, menurut Arief, pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kerap dilakukan setelah kondisi darurat terjadi di lapangan. Hal tersebut memerlukan waktu dalam proses eksekusi.
“Idealnya, program seperti SPHP sudah dianggarkan sejak awal tahun. Contohnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang siap didistribusikan ketika harga naik,” jelas Arief.
Ia memaparkan, untuk keperluan stabilisasi harga diperlukan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun. Sementara untuk program bantuan pangan, kebutuhan bulanan dapat mencapai 180 ribu ton. Oleh karena itu, perencanaan yang matang menjadi sangat penting.
Dengan anggaran yang sudah direncanakan sejak awal, intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya, jika harga beras naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari berturut-turut, Bulog dapat segera mendistribusikan cadangan beras tanpa perlu menunggu proses persetujuan tambahan anggaran.
“Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika kemudian ada kebijakan lain yang dianggap lebih prioritas, tentu kami akan menyesuaikan. Namun, yang terpenting, kami sudah menyampaikan kebutuhan ini kepada Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan,” tambah Arief.
Terkait SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog harus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas harga. Berdasarkan data per 10 Juli 2025, stok beras Bulog mencapai 4,2 juta ton, yang dinilai sangat cukup untuk keperluan intervensi.
“SPHP itu memang dirancang sebagai instrumen stabilisasi harga. Saat harga naik, stok beras Bulog harus digunakan. Begitu juga untuk bantuan pangan atau ketika terjadi bencana, cadangan ini harus selalu siap,” jelasnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dalam RDP tersebut menyatakan bahwa usulan anggaran Bapanas memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.
“Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Titiek.
